KOTA TASIK (CM) – Dukungan dari sejumlah tenaga medis RSUD dr. Soekardjo kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menyerahkan pengelolaan rumah sakit ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan serius dari DPRD.
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya langsung turun tangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, serta Wakil Direktur Umum.
Sidak dipimpin Ketua Komisi IV, Undang Saprudin bersama Wakil Ketua H. Yadi Mulyadi dan anggota lainnya, termasuk Dian Kuswardianto.
Mereka menyisir sejumlah ruang pelayanan mulai dari IGD, ruang PONEK OBGYN, ruang NICU, ICU, ruang kateterisasi jantung, hingga ruang tindakan dan monitoring.
“Kami lihat langsung kondisi rumah sakit. Banyak ruangan tampak sepi, bahkan sebagian alat kesehatan sudah rusak berat. Beberapa ruang layanan juga tidak difungsikan,” ungkap Dian Kuswardianto, Selasa 5 Agustus 2025.
Penelusuran juga dilakukan ke Gedung Hemodialisa, Wijayakusuma, Rawat Inap Mitra Batik, ruang CT Scan, hingga Gedung Tulip.
Kondisinya memprihatinkan. Beberapa fasilitas umum seperti toilet rusak, plafon jebol, rembesan air, bahkan ada kloset yang hilang.
Baca juga: RSUD Dokter Soekardjo Diterpa Masalah, DPRD Usul Audit BPK
“RSUD ini ibarat pasien stadium empat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada aksi cepat dan terkoordinasi,” tegas Dian.
Dian mendesak agar segera dilakukan pertemuan lintas komisi DPRD bersama Wali Kota. Ia juga meminta Kadinkes Kota Tasikmalaya menjadwalkan audiensi dalam waktu dekat.
“Ini bukan lagi soal wacana, tapi harus ada tindakan konkret untuk menyelamatkan rumah sakit. Urgensinya sangat tinggi,” ujarnya.
Dian menambahkan, jika opsi pengalihan ke Pemprov menjadi pilihan, maka kajian mendalam harus dilakukan. Ia mengingatkan bahwa RSUD adalah miniatur pelayanan kesehatan milik Pemkot yang seharusnya dipertahankan dengan langkah-langkah rekonstruksi dan reformasi.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Habib Nurwahab, mengaku menolak wacana penyerahan RSUD ke Provinsi. Menurutnya, belum tentu Provinsi bisa menjamin pelayanan yang lebih baik.
“Kesejahteraan tenaga medis, kualitas layanan, semua harus dijamin. Kalau diserahkan ke Provinsi, bagaimana dengan citra Pemerintah Kota? Ini harus jadi pertimbangan bersama,” tegas Habib.
Direktur RSUD Soekardjo, Budi Tirmadi, turut menjelaskan bahwa saat ini rumah sakit sangat membutuhkan berbagai dukungan, terutama dari sisi sarana prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia.
“Kami butuh suntikan dana besar untuk membenahi rumah sakit ini. Mulai dari pembangunan poliklinik lanjutan, IGD, ruang rawat inap, ruang OK, hingga pelatihan tenaga medis subspesialis,” jelas Budi.
Berikut rincian kebutuhan dana berdasarkan kajian awal RSUD Soekardjo:
- Sarana prasarana: Rp 71 miliar
- Lanjutan pembangunan poliklinik: Rp 26 miliar
- Rawat inap: Rp 10 miliar
- IGD: Rp 16 miliar
- Ruang OK: Rp 45 miliar
- Alat kesehatan (Alkes): Rp 170 miliar
- Pelatihan tenaga subspesialis: belum ditentukan
“Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 350 miliar. Ini masih tahap kajian awal dan bisa berubah,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, mengatakan pihaknya siap duduk bersama DPRD dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Kita harus kerja bersama agar RSUD bisa pulih. Jangan sampai muncul stigma bahwa Pemkot lepas tangan dan menyerahkan ke Provinsi. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan penuh dan suntikan anggaran,” pungkas Uus.
