KOTA TASIK (CM) – Sejumlah keluhan dari masyarakat kecil mengenai bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Tasikmalaya. Anggota Komisi IV DPRD, Dian Kuswandianto, turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
“Setelah kita cek langsung di lapangan, ternyata memang benar banyak masyarakat kecil dari kategori Desil 1 hingga 4 yang justru tidak menerima bantuan. Padahal sebelumnya mereka sempat mendapatkannya,” ungkap Dian pada Rabu, 23 Juli 2025.
Ironisnya, kata Dian, justru warga dari kelompok Desil 6 ke atas—yang tergolong lebih mampu—masih menerima bantuan. Ia menilai, proses perbaikan dan penghapusan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru merugikan kelompok yang paling membutuhkan.
Baca juga: DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Dugaan Kejanggalan Bulog dalam Penyerapan Gabah
Menurutnya, sebelum melakukan perbaikan data, pemerintah pusat seharusnya memverifikasi langsung ke lapangan. Ia menduga, banyak data yang dimasukkan tanpa validasi yang memadai.
“Hasil sidak di beberapa kelurahan dan laporan dari warga menunjukkan bahwa Desil 6 ke atas masih menerima bansos. Sementara Desil 1 sampai 4 justru dicoret. Ini jelas tidak adil,” tegas Dian.
Dian juga mengkritik peran pendamping sosial yang dianggap tidak efektif dalam proses verifikasi data. Ia menyarankan agar pendamping ditiadakan dan tugas tersebut diserahkan langsung kepada aparatur sipil negara (ASN) yang lebih kompeten dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
“Pendamping sebaiknya ditiadakan. Banyak masyarakat, khususnya dari Desil 1-4, kecewa karena proses verifikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan data sensus sebagai dasar penyaluran bansos. Menurutnya, data sensus yang dilakukan sepuluh tahun sekali tidak bisa dijadikan acuan dalam kondisi ekonomi yang sangat dinamis.
“Data sensus justru menimbulkan masalah baru. Banyak warga yang dulu dianggap mampu, sekarang sudah jatuh miskin, tapi tetap tidak masuk dalam data penerima bansos,” kata Dian.
Dian menegaskan, verifikasi langsung ke masyarakat adalah solusi terbaik agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Ia juga menyoroti kejadian di mana warga Desil 1-4 tak mendapat barkode bansos, namun tetap ikut antre karena ingin menyampaikan protes.
“Kasihan masyarakat miskin yang sudah antre tapi tidak mendapat barkode. Kemensos seharusnya lebih peka dan tidak hanya menelan mentah-mentah data dari pendamping. Data harus realistis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.
