JAKARTA (CM) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan praktik curang pengemasan beras biasa yang dijual sebagai beras premium oleh oknum pengusaha penggilingan padi.
Dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Prabowo menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan dan tindakan pidana.
“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi (HET). Ini penipuan, ini pidana,” tegas Prabowo.
Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara hingga Rp 100 triliun setiap tahun. Ia menilai kerugian itu hanya dinikmati oleh segelintir kelompok usaha, sementara negara berupaya keras memenuhi kebutuhan rakyat.
“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai inilah, dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 45 kelompok usaha,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Selain memperkaya segelintir orang, praktik pemalsuan beras juga melemahkan ekonomi nasional.
“Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Presiden meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menindak tegas para pelaku. Ia juga berharap agar para pelaku mengembalikan dana kerugian negara.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke, kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” tegasnya.
Prabowo menekankan dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan strategis, termasuk sektor pendidikan.
“Kami hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp 19 triliun. Kalau saya punya Rp 100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah,” katanya.
Prabowo menambahkan, praktik serupa juga pernah terjadi di Malaysia dan sempat menghebohkan publik.
Namun ia menegaskan, praktik kecurangan di Indonesia harus segera dihentikan. “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian. Beliau waktu jadi Menteri Pertanian yang dulu (periode sebelumnya), sudah ditindak, muncul lagi, muncul lagi,” ungkapnya.
Ia menegaskan kembali kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku. “Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya. Biar masuk yang Rp 100 triliun itu tiap tahun ya (ke kas negara),” tutup Prabowo.