JAKARTA (CM) – Direktorat Jenderal Imigrasi memutuskan untuk menunda peluncuran paspor desain merah putih yang rencananya terbit pada peringatan kemerdekaan ke-80 RI, 17 Agustus 2025. Keputusan tersebut diambil sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, sekaligus sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi masyarakat.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyampaikan penundaan dilakukan dengan pertimbangan matang dan melibatkan berbagai pihak. Evaluasi menyeluruh menjadi dasar keputusan ini, sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan publik.
“Peninjauan ulang berbagai kebijakan menjadi keharusan Ditjen Imigrasi dalam upaya mengefisienkan anggaran. Selain faktor ekonomi nasional, pertimbangan juga berasal dari saran serta masukan masyarakat terkait urgensi program tersebut,” ungkapnya.
Baca juga: Mulai 15 Juli, WNA Bisa Ajukan Visa Pendidikan Non Formal di Indonesia
Sejak peluncuran desain baru paspor pada 17 Agustus 2024 lalu, Ditjen Imigrasi memantau tanggapan publik melalui analisis 1.642 unggahan media sosial. Hasilnya menunjukkan masyarakat lebih menginginkan penguatan posisi paspor Indonesia di tingkat global, serta kebijakan pelayanan dengan manfaat konkret yang dirasakan langsung.
Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian dengan memprioritaskan pengembangan dan pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak hanya diwujudkan pada tampilan fisik, melainkan pada penguatan substansi dan fungsi layanan.
“Penundaan kebijakan desain merah putih tidak berarti upaya memperkuat paspor Indonesia berhenti. Langkah strategis lintas instansi dan dukungan masyarakat dibutuhkan untuk memperkuat posisi paspor RI,” pungkas Yuldi.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan inovasi Ditjen Imigrasi akan terus berlanjut, dengan fokus pada penguatan keamanan digital dan efisiensi layanan paspor Indonesia.
“Kami sampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dalam menghadapi penyesuaian kebijakan tersebut,” ujar Agus.
