KOTA TASIK (CM) – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga kini masih menunggu kepastian status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski telah lama mengabdi, nasib mereka belum juga mendapat kejelasan.
Situasi ini mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya yang juga Ketua Fraksi PKB, Asep Endang M. Syams, mendesak Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk segera mengambil langkah tegas terkait penyelesaian status honorer.
“Jangan sampai Wali Kota terlihat pasif dan seolah hanya menyerahkan seluruh urusan ini kepada pemerintah pusat,” tegas Asep saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin 30 Juni 2025.
Baca juga: Teater Kota Tasik Tembus Festival Internasional, Hanya DPRD yang Beri Dukungan
Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Negara telah memberikan arahan jelas mengenai batas waktu penyelesaian status honorer, yaitu paling lambat Oktober 2025.
“Pusat sudah membuka jalan, sekarang tinggal bagaimana kepala daerah, khususnya Wali Kota, menunjukkan komitmennya,” ujar Asep.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal proses ini dengan serius serta membuka ruang untuk menampung aspirasi para tenaga honorer. Bahkan, ia menegaskan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota, DPRD akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami tidak ingin ribuan honorer menjadi korban pembiaran birokrasi. Ini menyangkut hak dan masa depan mereka,” tandasnya.
Lebih lanjut, Asep menekankan bahwa penyelesaian persoalan honorer bukan hanya tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi juga menjadi kewajiban politik kepala daerah.
“Wali Kota harus turun langsung. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Jadikan ini sebagai agenda prioritas,” tutupnya.
