JAKARTA (CM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan rapat koordinasi pada Jumat, 10 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Menteri.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas langkah-langkah percepatan dalam pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Fokus rapat ini adalah menyelaraskan data terkait tanah wakaf yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi keagamaan Islam di Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf, yang telah menjadi prioritas nasional.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mendorong percepatan dengan melibatkan Kementerian Agama serta organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Harapannya, proses ini dapat berjalan lebih efektif,” ujar Nusron Wahid.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi, Kantor Pertanahan, serta pengurus organisasi keagamaan yang ada di wilayah masing-masing.
“Untuk implementasi di lapangan, kami memerlukan kolaborasi. Tim ATR/BPN di daerah diharapkan dapat berinisiatif menjalin komunikasi dengan organisasi Islam setempat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, memberikan pemaparan terkait data terbaru mengenai tanah wakaf di Indonesia.
Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) yang dikelola oleh Kementerian Agama, saat ini tercatat 561.909 bidang tanah wakaf di seluruh negeri.
Rinciannya meliputi 258.156 bidang untuk masjid, 266.413 bidang untuk musala, 36.240 bidang untuk madrasah, dan 1.100 bidang untuk Kantor Urusan Agama (KUA).
“Hingga kini, sebanyak 265.698 bidang tanah wakaf dengan luas total 25.255 hektare telah terdaftar secara nasional. Pada tahun 2024, sebanyak 15.971 bidang telah berhasil disertifikasi.
Namun, masih terdapat 297.211 bidang yang belum bersertifikat.
Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi data antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan organisasi keagamaan untuk mempercepat proses sertifikasi,” jelas Asnaedi.
Proses percepatan ini penting untuk memastikan tanah wakaf sebagai aset umat dapat mendukung kegiatan keagamaan dan sosial di Indonesia.
Dengan sertifikasi yang sah, status hukum tanah wakaf akan lebih jelas, sehingga memberikan perlindungan bagi pengelola maupun masyarakat yang memanfaatkannya.
Salah satu kendala utama dalam pendaftaran tanah wakaf adalah adanya perbedaan data antara instansi terkait.
Data yang dimiliki Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sering kali belum terintegrasi sepenuhnya.
Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi langkah kunci dalam mempercepat proses ini.
Upaya ini diharapkan mampu mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi aset-aset umat.
Menteri Nusron Wahid menegaskan perlunya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat daerah, agar program percepatan pendaftaran dapat berjalan efektif.
Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran signifikan dalam mendukung percepatan pendaftaran ini.
Dengan jaringan yang luas, mereka dapat membantu pengumpulan dan verifikasi data di berbagai daerah.
Baca juga: Kepastian Hukum Tanah, Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN melalui Program PTSL
Selain itu, mereka juga berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
Kementerian ATR/BPN berharap agar kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi keagamaan dalam mempermudah proses ini.
Ke depan, dengan semakin banyaknya tanah wakaf yang bersertifikat, aset-aset ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Tanah wakaf yang memiliki legalitas resmi akan memberikan banyak manfaat, mulai dari peningkatan transparansi hingga kemudahan dalam pengembangan fasilitas keagamaan dan sosial seperti masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
Melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf.
Dengan demikian, tanah wakaf dapat dikelola secara efisien dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
