BANDUNG BARAT (CM) – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk memberantas judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang menjadi masalah sosial di masyarakat. Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, mengungkapkan bahwa pendekatan sosialisasi dan edukasi menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini secara efektif.
“Melalui penyebaran informasi di media sosial dan dukungan tokoh agama, kami mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman ekonomi dan sosial akibat praktik ilegal ini,” ujar Ade Zakir, Rabu (20/11/2024).
Judi Online: Masalah Serius dengan Dampak Ekonomi Besar
Judi online tidak hanya memberikan dampak buruk pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi besar. Ade Zakir mengungkapkan bahwa judi online telah menyebabkan aliran dana triliunan rupiah keluar dari Indonesia, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun perekonomian dalam negeri.
“Angka duit kita yang pergi ke luar negeri karena judol itu triliunan,” tegasnya.
Baca Juga : Tingkat Pengangguran SMK Tinggi, DPRD Jabar Desak Sinkronisasi Kurikulum dan Kebutuhan Industri
Dengan fakta tersebut, Pemkab Bandung Barat semakin gencar memerangi praktik judi online melalui berbagai upaya yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
Pendekatan Pemkab Bandung Barat dalam Berantas Judol
- Sosialisasi di Media Sosial:
Pemkab memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang larangan dan bahaya judi online. - Melibatkan Tokoh Agama:
Pemkab Bandung Barat bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan ceramah dan imbauan kepada masyarakat tentang dampak negatif judi online, baik dari sisi moral maupun sosial. - Penanganan Judi Online di Lingkungan Pemerintah:
Pemkab juga memperhatikan potensi terlibatnya pegawai pemerintah dalam praktik judi online. Kadiskominfotik KBB telah diperintahkan untuk memantau perangkat elektronik pegawai guna mencegah penggunaan untuk aktivitas ilegal.
“Salah satunya itu, kami juga kan harus tahu caranya dan kami sudah perintahkan Kadiskominfotik KBB bagaimana memeriksa HP tersebut,” tambah Ade.
Langkah Strategis untuk Menangani Pinjaman Online Ilegal
Selain judol, pinjol ilegal juga menjadi fokus perhatian Pemkab Bandung Barat. Pinjol ilegal sering kali menjebak masyarakat dalam utang dengan bunga yang mencekik dan intimidasi. Ade Zakir menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema khusus untuk menangani masalah ini pada tahun 2025.
“Pinjol itu di tahun 2025 sudah ada skema penyelesaian dari pemerintah pusat, dan kami juga diminta untuk bersiap,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari solusi, Bank Jabar akan dilibatkan untuk menyediakan alternatif pinjaman resmi dengan bunga rendah, sehingga masyarakat memiliki akses ke solusi keuangan yang lebih aman dan transparan.
Dampak Judi dan Pinjol Ilegal: Ancaman bagi Kehidupan Sosial dan Ekonomi
Baik judol maupun pinjol ilegal membawa berbagai dampak buruk bagi masyarakat. Dampak ekonomi dari judi online mencakup kerugian finansial besar, bahkan kehilangan aset pribadi. Di sisi lain, dampak sosialnya meliputi rusaknya hubungan keluarga, meningkatnya stres, dan potensi tindak kriminal.
Pinjol ilegal juga tidak kalah berbahaya. Dengan bunga yang tinggi dan intimidasi oleh pihak penagih, masyarakat yang terjerat sering kali kehilangan harta benda atau mengalami tekanan psikologis berat.
Optimisme Pemerintah: Kolaborasi Menuju Solusi Efektif
Pemkab Bandung Barat optimis bahwa melalui langkah-langkah strategis dan kerja sama dengan pemerintah pusat, masalah judol dan pinjol ilegal dapat ditekan secara signifikan. Dengan sosialisasi yang masif, pengawasan ketat, dan pengembangan alternatif keuangan resmi, masyarakat diharapkan terhindar dari jebakan praktik ilegal ini.
Ade Zakir menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memerangi masalah ini. “Tidak hanya bunga tapi juga kecepatan, jadi nanti dengan Bank Jabar bagaimana untuk penyelesaiannya,” tandasnya. (Diskominfo KBB)
