KOTA TASIK (CM) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Ciamis bekerja sama dengan para stakeholder terkait melakukan monitoring intensif dalam penyaluran bantuan beras Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah memastikan transparansi, efisiensi, dan kualitas dalam proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dalam kegiatan monitoring ini, Bulog bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya.
Pemeriksaan yang dilakukan mencakup berbagai aspek terkait penyaluran beras, termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh kelompok penerima manfaat (KPM), seperti surat undangan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), serta Kartu Keluarga KPM.
Wakil Pimpinan Bulog Cabang Ciamis, Teguh Ridho Zaman, menjelaskan bahwa selain pemeriksaan administratif, mereka juga menegaskan bahwa dalam proses penyaluran beras bantuan pangan Program CBP dari pemerintah, KPM tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Ia menekankan pentingnya melaporkan jika ada oknum yang mencoba memungut biaya kepada KPM kepada petugas Kantor Pos Indonesia Cabang Tasikmalaya atau kantor Pos terdekat.
Beras bantuan pangan Program CBP dikemas dalam karung berisi 10 Kg dengan kualitas medium yang telah diuji melalui berbagai parameter. Dalam uji kelayakan tersebut beras tersebut harus memiliki derajat sosoh 95%, kadar air 13,50%, butir patah 18,20%, dan butir menir maksimum sebesar 1,60%, sehingga standarisasi tersebut menjadikan acuan sebagai beras yang memenuhi standar kualitas medium.
Kegiatan monitoring ini juga melibatkan kunjungan ke rumah tinggal penerima manfaat (KPM) untuk memastikan kualitas beras dan mendengarkan masukan dari masyarakat.
Teguh menambahkan bahwa pihak Bulog berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dan memastikan transparansi dalam proses penyaluran beras bantuan Program CBP. Setiap tahap, mulai dari seleksi KPM hingga distribusi beras, akan dipantau dengan cermat.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Tasikmalaya, Heru Susanto, mengakui adanya pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas beras bantuan pangan. Ia menjelaskan bahwa beras yang disalurkan saat ini adalah beras dengan kualitas medium, bukan beras premium. Pihaknya akan terus menginformasikan kepada masyarakat bahwa beras bantuan ini telah melewati uji kelayakan dan aman untuk dikonsumsi.
Melalui kunjungan monitoring ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam menyediakan bantuan pangan untuk mendukung kesejahteraan.
