BANDUNG (CM) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menyarankan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dengan munculnya klaster baru Covid-19, Senin (2/8/2021).
“Saat ini, upaya evaluasi terus dilakukan, dan teman-teman Disparbud masih terus melihat perkembangannya. Jangan sampai ada pelonggaran yang kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19,” katanya.
Ineu mengatakan, semua elemen masyarakat bertanggungjawab dalam menjaga kondusifitas penyebaran Covid-19. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap konsisten dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Prokes tetap menjadi hal utama yang harus dilakukan. Jadi, saya berharap Pemprov Jabar tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata,” ungkapnya.
BACA : Anggota DPRD Jabar Ini Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19
Ineu menyebut, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan untuk dilakukan pelonggaran secara bertahap. Anjuran tersebut, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat persiapan terlebih dahulu, mulai dari tingkat terbawah sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19.
“Jadi, ketika nanti sektor pariwisata kembali beroperasi, setidaknya kedisiplinan prokes sudah bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata maupun oleh wisatawan,” lanjutnya.
Keberhasilan PPKM Darurat dengan indikasi penurunan kasus pemaparan pasien Covid-19 harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika menunjukan trend positif, kemudian dilakukan pelonggaran, kasusnya meningkat lagi.
“Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya, dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19, harus terus dijaga agar kasusnya terus menurun,” pungkasnya. **
