PANGANDARAN (CM) – Program bantuan berbentuk KARTU menjadi bahasan perdebatan utama oleh kedua pasangan calon, pada acara debat kandidat calon yang digelar oleh KPU pangandaran yang bertema peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, penanganan solusi daerah, pencegahan penyebaran COVID-19 dan Narkoba, yang di laksanakan di aula salah satu hotel di pangandaran. Rabu, (18/11/20).
Dalam pantauan cakrawalamedia, dalam tahapan debat calon kandidat, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati pangandaran memaparkan visi dan misi dengan durasi yang sudah ditentukan, serta setiap pasangan calon menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator. Selain itu, kedua pasangan calon tampak terlibat adu argumen dan gagasan seputar tema yang diperdebatkan terutama saat membahas mengenai program bantuan berupa kartu.
Kedua paslon selama ini, berkampanye dengan menawarkan program bantuan yang dikemas dalam bentuk kartu. Pasangan Jeje-Ujang mengeluarkan kartu Pangandaran Juara sementara pasangan Adang-Supratman mengeluarkan kartu Aman.
Pada saat sesi tanya jawab, kedua pasangan calon saling mempertanyakan program kartu tersebut, pasangan JUARA memulai perdebatan dengan mempertanyakan mekanisme pencairan bantuan yang dijanjikan kartu AMAN termasuk besaran bantuan Rp 1 juta sampai Rp 10 juta bagi pelaku usaha kecil menengah.
Sementara itu, pasangan AMAN mempertanyakan sumber anggaran untuk membiayai program kartu Pangandaran JUARA, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas serta terdampak refocusing pandemi COVID-19.
Sewaktu jumpa pers, Jeje paslon nomor urut 1 menyampaikan kita optimistis kemampuan fiskal APBD Pangandaran mampu untuk membiayai program yang telah disusun, Itulah pentingnya pengalaman.
“Kami terbukti mampu membangun rumah sakit senilai ratusan juta, padahal APBD kita terbatas, makanya ketika program sudah disusun maka politik anggaran harus diarahkan atau menjadi prioritas,” katanya.
Jeje menambahkan, salah satu caranya yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran, dan membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sementara itu diwaktu yang berbeda, Adang paslon nomor urut 2 mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah itu ada batasnya, apalagi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19.
Bagaimanapun kemampuan APBD itu ada batasnya, tambah Adang, “apalagi banyak infrastruktur yang belum selesai misalnya sarana gedung perkantoran belum selesai,” ungkapnya. (Padna)
