PANGANDARAN (CM) – Sebelum terjadi adanya konflik dalam pilkada di Kabupaten Pangandaran. Masyarakat diminta harus berhati-hati dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin pada saat menghadiri Eapat Koordinasi di aula Setda Pemkab Pangandaran, Rabu (16/09/2020).
Asep Noordin mengutarakan, bahwa komplikasi dilapangan itu penyebabnya bukan hanya dari sisi kampanye terbuka atau tertutup saja. Tetapi saya melihat dari situasi kondisi dengan banyaknya elemen masyarakat atau lainnya yang sudah terbiasa menggunakan media sosial.
“Dengan demikian, etika dalam bermedsos ini menjadi titik perhatian dan harus di sosialisasikan kepada elemen masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/09/2020).
Menurut Noordin, hal tersebut merupakan tanggung jawab atau tugas KPU dan Bawaslu, seperti meminimalisir bagaimana agar pengguna medsos dalam rangka Pilkada ini harus betul-betul diberikan wawasan baik secara etika dalam bermedsos ataupun berkampanye.
“Yang saya kawatirkan banyaknya masyarakat yang terjerat dalam undang-undang ITE atau terkait dengan peraturan PKPU. Seperti adanya akun bodong, statment yang diluar edukasi, keluarnya kata – kata nyinyiran, hujatan, ataupun ujaran kebencian,” tuturnya.
Namun, sambung dia, yang lebih dikhawatirkan lagi terjadi potensi konflik darat yang awalnya berindikasi dari bermedsos.
“Terkait pilkada, untuk Dinas Dinas Kominfo Statistik dan Persandian juga harus berperan aktif dan bersinergi dengan KPU maupun Bawaslu, yang artinya bagaimana peran Kominfo memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dalam menggunakan media sosial,” pungkasnya. (Padna)
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19 Jelang Pilkada, Pemkab Pangandaran Rumuskan Perbup
