KOTA BANDUNG (CM) – DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebelumnya, Pemprov Jabar mencanangkan untuk membangkitkan ekonomi lewat UMKM.
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mencanangkan kebangkitan ekonomi semasa pandemi Covid-19 melalui UMKM. Hal ini mendapat apresiasi dari DPRP Provinsi Jawa Barat khususnya Komisi III.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menilai langkah yang dilakukan Pemprov mengenai pendataan UMKM merupakan sikap yang bagus. Akan tetapi, ungkap dia, pada prosesnya diharapkan jangan sampai salah sasaran.
“Yang jadi masalah bantuan-bantuan seperti ini sering salah sasaran. Karena data yang digunakan itu tidak akurat,” ungkapnya, Kamis (13/8/2020).
Sugianto menambahkan, seringkali Pemprov menggunakan data yang tidak akurat seperti yang terjadi ketika penyaluran dana bantuan sosial bagi terdampak Covid-19 pertama. Sugianto berharap langkah yang ditempuh jangan sampai salah sasaran lagi.
“Niatnya ingin membantu UMKM, ternyata yang dibantu bukan pelaku UMKM. Nah itu yang kita khawatirkan,” tegasnya.
Selain itu, Sugianto menyebut, selagi data yang digunakan oleh pihak Pemprov itu tepat sasaran, merupakan hal yang sangat bagus. Namun jika sampai salah sasaran atau bahkan bukan pelaku UMKM yang dibantu, maka nanti akan menimbulkan masalah baru.
“Jadi basisnya itu adalah data yang betul-betul valid, bukan data asal-asalan. Data tidak jelas dari mana sumbernya. Jadi yang berwenang mengeluarkan data itu siapa? Kan begitu,” pungkasnya. **
