KOTA TASIKMALAYA (CM) – Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpilih menjadi sampeling Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS,) tingkat Provinsi dan Nasional. Hal tersebut di ungkapkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Agus Jamaludin.
Dia menyebutkan, Dinsos Kota Tasikmalaya saat ini telah terpilih dan ditunjuk sebagai sampel pengolahan DTKS terbaik setelah mendapat rangking 1 di tingkat Jabar dan rangking 21 di tingkat Nasional.
“Prestasi yang di dapat selama ini dari pengolahan DTKS rangking 1 di tingkat Jabar dan 21 di tingkat Nasional hasil daripada update secara online satu tahun minimal dilakukan dua kali update. Sehingga mendapat kesempatan terpilih menjadi yang terbaik di tingkat Jabar dan Nasional,”ujar Agus kepada media sebelum melakukan MoU DTKS di Ruang Rapat Wali Kota Selasa (11/08/2020).
Menurut dia, manfaat DTKS ada dua, yang pertama bisa dijadikan reperensi data kemiskinan dan yang kedua bisa digunakan oleh OPD lain termasuk oleh Dinas Sosial sendiri seperti dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin, penyaluran bantuan RTLH, pemberian alat bantu kursi roda untuk disabilitas alat bantu untuk tuna netra, tuna rungu dan kebutuhan khusus lainnya.
“Manfaat DTKS jelas memberikan kemudahan kepada semua pihak terkait. DTKS juga bisa dijadikan mobilisasi dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH, KIS dan bantuan lainnya,”paparnya.
Angka DTKS di Kota Tasikmalaya, lanjut Agus, terbilang sangat tinggi data terakhir tahun 2018 sebanyak 71.929 rumah tangga, 81.374 Kepala Rumah Tangga dan 259.570 jiwa.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Disiminasi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Ujang Taofik Hidayat mengatakan, alasan Kota Tasikmalaya terpilih sebagai sampel DTKS dikarenakan sedang membuat regulasi Nasional terkait dengan pemanfaatan terpadu kesejahteraan sosial.
“Kota Tasik di tahun 2020 mendapat rangking ke 21 tingkat nasional dan untuk Provinsi Jawa Barat masuk rangking 1 artinya bisa dijadikan percontohan terbaik dalam verifikasi dan validasi DTKS. Kami lihat Kota Tasikmalaya sudah siap untuk pemanfaatan DTKS untuk program bansos dan Covid-19 saat ini sebagian besar mengambil list datanya dari DTKS,” jelasnya.
Dia berharap untuk program sosial OPD di daerah bisa menginduk pada DTKS, karena di tingkat nasional sudah diarahkan. Apalagi KPK sudah mengawal kita, KPK juga sudah mengingatkan bahwa untuk program bansos harus bersumber dari DTKS dan non DTKS, yang DTKS harus di DTKS kan nantinya akan seperti itu, Kota Tasik sudah bisa dijadikan percontohan sebagai penerapannya.
“Subsidi listrik, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari jenjang sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi semua ngambil datanya dari DTKS, sebagian besar program di pusat sudah mengambil dari DTKS dan di daerah diharapkan seperti di pusat,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
