PANGANDARAN (CM) – Program dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait bedah rumah tidak layak huni (Rutilahu) ternyata belum sepenuhnya menyentuh kelingkungan masyarakat paling bawah.
Salah satu contohnya pasangan suami istri Mulyadi (66) dan Rokayah (67) beserta 4 orang anaknya warga Dusun Pasirgeulis Rt 01/01 Desa Pasirgeulis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran masih tinggal di sebuah rumah yang sudah tidak layak huni. Pasutri ini pun hanya buruh serabutan yang tidak mempunyai penghasilan tetap.
“Dari pemerintah kami menerima bantuan rutin setiap bulannya hanya berupa sembako saja, kalau bantuan bedah rumah belum pernah ada,”ujar Rokayah saat ditemui cakrawalamedia, Selasa (11/08/2020).
Rokayah mengatakan, bahwa rumah miliknya itu pernah di perbaiki ketika menerima bantuan bilik bambu dan kayu bekas pemberian dari tetangga sekitar lingkungan.
“Mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya untuk membantu perbaikan rumah kami, karena saya sekeluarga juga ingin merasakan bagaimana mempunyai rumah yang nyaman untuk ditempati,”harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran Tjomi Suryadi sebagai perwakilan dari Pemkab Pangandaran yang berkunjung kerumah pasutri Mulyadi dan Rokayah menjelaskan, sebelumnya pihak pemerintahan desa sudah memprogamkan perbaikan rumah milik Mulyadi dan Rokayah. Namun adanya dampak dari Pandemi covid-19 ini banyak anggaran yang terpotong termasuk program anggaran untuk bantuan rumah tidak layak huni.”
“Insyaallah kami (Dinsos-red) segera mengupayakan bantuan tersebut bergandengan dengan swadaya pemerintahan desa setempat. Estimasi bantuan kurang lebih sekitar Rp 15 sampai Rp 20 juta, sedangkan untuk kekurangan lainnya itu swadaya masyarakat,”terangnya.
Tjomi membenarkan, rumah yang di tempati sepasang suami istri berikut 4 orang anaknya itu dalam kondisi sangat memprihatinkan, selain itu, pihaknya juga takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan memimpa keluarga Mulyadi apalagi penghuni rumah tersebut sudah lansia.
“Kami berharap, jika ada warga yang seperti ini, pemerintahan desa langsung respect dan cepat tanggap apalagi kan sekarang Ketua RW sudah difasilitasi handphone android dari pemerintah. Karena RT atau RW merupakan yang paling dekat dengan masyarakat dan segera kordinasikan ke desa setempat,”pungkasnya (Padna)
