KOTA TASIKMALAYA (CM) – Adanya bantuan sosial Covid-19 yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan juga daerah kini menuai kekecewaan lantaran banyak para penerima manfaat yang sebelumnya telah menerima kini di pencairan ke 3 setelah mendapatkan pencairan ke dua, mereka dicoret tanpa ada penjelasan dari pihak berkaitan.
Kekecewaan diungkapkan Arip Utang Solihin warga Kampung Lewimalang dan Agus Teten warga Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari. “Saya gak ngerti ada apa dan kenapa bantuan covid-19 yang sebelumnya sudah saya terima sekarang malah dicoret tanpa ada kabar dan konfirmasi terlebih dahulu,” tegasnya.
“Harusnya kalau menurut saya ada pemberitahuan dulu secara jelas dan harus alasan kenapa dicoret. Untuk apa dan dikemanakan bagian saya yang dicoret. Saya sebagai penerima manfaat berhak mendapat penjelasan kemanakan uangnya, jangan asal coret tanpa konpirmasi,” ujar Arip dan sebagian warga lainnya kepada media, Jumat (27/07/2020).
Arif menuturkan bahwa dirinya sudah menerima bantuan satu kali di tahap ke tiga dengan nominal Rp.600 ribu. Tetapi, pada pencairan ke 1 dan 2 dicoret tanpa alasan yang jelas. “Tahap 1 dan 2 uangnya dikemanakan?. Jelas ini ada kejanggalan dalam penerimaan bansos covid 19 dari Kemensos kemarin,” tambahnya.
Sementara, Lurah Bantarsari, Wawan Kuswandi, S.Sos mengatakan, dari total keseluruhan yang diajukan 1.914 yang mendapatkan bantuan tersebut ada 1.706. Nama yang dicoret sebanyak 877 bersumber dari bantuan Kemensos.
“Kita telah menerima data selembaran untuk mendapat bantuan Covid-19 yang sudah barcode itu. Sebelum diterima sudah dicoret langsung oleh pihak Kantor Pos Cabang Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Ia menyebut, data bantuan yang diterima mulai pencairan tahap awal hingga sekarang bersumber dari tiga titik mulai Kemensos, Provinsi dan APBD Daerah total sebanyak 1.711. 522 dari APBD Daerah, 175 BNI, 109 bantuan Provinsi, 5 Kemensos tahap 1 dan tahap 2, 900 Kemensos tahap 3.
“Kami harap persoalan bantuan sosial covid-19 yang dua kali pencairan dicoret oleh pihak terkait minta dipertanggungjawabkan secara ril, dan minta dijelaskan kepada masyarakat penerima dampak Covid-19. Jangan sampai pihak Kelurahan dan pengurus setempat jadi sasaran amukan masa,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
