BANDUNG (CM) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun pusat distribusi provinsi guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa pusat distribusi provinsi ini nantinya akan berfungsi untuk memudahkan produsen dalam memasarkan produknya kepada masyarakat. Hal tersebut untuk mengantisipasi distributor yang menjadi andalan mereka saat ini turut menghentikan aktivitas pemasarannya selama masa PSBB.
“Saat ini kita menjalani hari, dimana kita bekerja tidak normal. Tidak hanya karena wabah, tetapi juga aturan. Ketika tidak ada kepastian megenai wabah ini akan mereda, sudah seharusnya kita mengambil langkah. Dari hasil pertemuan kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag), lalu biro BUMD, Agro Jabar, lalu dengan biro hukum Komisi II. Kami membahas strategi agar Jawa Barat bisa membangun perekonomian lebih mandiri. Berdasarkan Perda yang baru ditetapkan Nomor 1, Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi . Dimana konsepnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Tentang Perdagangan. Keduanya mengamanatkan kepada provinsi (pemerintah) untuk terjun langsung ke dalam sistem perekenomian. Sistem suplai, untuk bisa mengendalikan dan mengontrol. Baik harga maupun stabilitas ketersediaan barang,” ujarnya, Senin (8/6/2020).
Dia menambahkan pusat distribusi ini sangat penting mengingat pedagang kecil kehilangan pasar dan suplai barang yang akan dijual selama pandemi COVID-19. Selain juga mereka sendiri ragu untuk beraktivitas karena takut terpapar virus.
“Ketika para pedagang kehilangan pasar, akibat pembeli tidak berani keluar karena wabah. Tetapi juga karena ketidakpastian soal suplai. Ketika rantai pasok itu dikuasai oleh tengkulak dan distributor besar. Pada saat Covid-19 ini, para tengkulak dan distributor besar juga berhenti, karena mengira pasar turun drastis. Ini akhirnya menyebabkan pasokan dari produsen ke pedagang, hingga ke pembeli jadi terputus,” sambungnya.
Maka dari itu kata Yunandar, pemerintah harus terjun langsung dengan membuat pusat distribusi provinsi untuk mengatasi hal tersebut. Terlebih kata dia, sudah ada contoh seperti di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang sudah melakukannya, guna menjaga stabilitas ketersediaan barang di pasaran. Terlebih sambung Dia, Agro Jabar selaku BUMD sudah siap memfasilitasi hal tersebut.
“Jadi nanti bagaimana pusat distribusi provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dapat mengatasi sistem distribusi yang selama ini macet. Tugasnya menghubungkan produsen ke konsumen. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan dalam perekonomian, supaya minimal produsen lokal tetap memperoleh pemasukan. Ya ini, pemerintah ambil alih dengan membeli produk mereka, disimpan di gudang lalu menyalurkannya kepada pedagang kecil atau kepada industri kecil,” jelasnya.
Yunandar pun mengaku optimistis, jika pusat distribusi provinsi sudah berjalan. Kendala yang terjadi saat ini seperti kelangkaan barang, sementara stok ketersediaan menumpuk di produsen tidak terulang. Sehingga stabilitas perekonomian di masyarakat Jawa Barat dapat teratasi, secara perlahan khususnya ketika penanganan wabah berlangsung.
“Minimal, kesulitan secara lokal yaitu hubungan antara produsen lokal seperti petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan dan konsumen bisa teratasi. Sebab selama ini mereka bergantung dengan para pemain distributor besar. Inilah saatnya pemerintah turun tangan untuk mengatasi masalah ini,” terangnya. (Agus)
