KOTA TASIKMALAYA (CM) – Setelah dilakukan pengumpulan data untuk bantuan sosial dampak Covid-19 bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berujung polemik di lingkungan masyarakat luas, akibat diduga ketidakadilan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan data terupdate yang diserahkan oleh para pengurus RT dan RW.
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H.Nana Rosadi mengatakan, pada dasarnya semuanya baik DPRD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pusat ingin menolong memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, persoalan yang terjadi saat ini soal data.
“Sekarang setelah kami mendapatkan support dari DPRD, tinggal bekerja keras untuk menunjukan kevalidan data sesuai dengan yang telah terdata. Jawaban telah terjadi polemik di masyarakat tahap pertama pendistribusian bantuan sosial Covid-19 adalah hanya keterburu-buruan saja, bayangin dari data 175.000 KK hanya yang keluar 2.849 KK hal yang wajar jika terjadi polemik di masyarakat,” jelas Nana kepada media disela press conference di Ruang Rapat 1 DPRD, Selasa (28/04/2020).
Sementara itu, diungkapkan Ketua Komisi lV DPRD, Dede Muharam bahwa semua polemik soal bantuan sosial dampak Covid-19 awalnya ada miskomunikasi antara pihak Kantor Pos dan Dinas Sosial, sehingga menimbulkan kecemburuan.
Ia berharap kejadian kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam semua aspek, apalagi menyangkut yang sifatnnya sensitif seperti bantuan sosial Covid-19 ini.
“Saya harap permasalahan seperti ini kedepan tidak boleh terjadi lagi. Saya sarankan terutama untuk wali kota jika ada pendistribusian lebih baik selain melibatkan pihak Pos, ojol juga RT dan RW yang tahu persis kondisi di lingkungan masyarakat. Giliran ada masalah harus menanggung resiko, kasian lah,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
