News

Pembagian Bansos Dampak Covid-19 Dinilai Miskomunikasi

230
×

Pembagian Bansos Dampak Covid-19 Dinilai Miskomunikasi

Sebarkan artikel ini

KOTA TASIKMALAYA (CM) – Setelah dilakukan pengumpulan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik oleh para pengurus setempat RT dan RW untuk mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi.

Hasilnya mendapat tanggapan miring dari berbagai lapisan masyarakat, baik secara mulut ke mulut maupun di media social. Warga dan sebagian para pengurus RT dan RW menilai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, bahkan memandang data yang dipergunakannya bukan hasil pengumpulan yang sebenarnya. Pasalnya ada warga yang sudah meninggal tetap mendapatkan bantuan.

Hal tersebut diungkapkan salah satu Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Panglayungan inisial EK. Ia menyebut ada warganya yang telah meninggal dunia di tahun 2013 lalu, namun sekarang masih mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19.

“Tentunya dengan data yang tidak tepat ini saya sangat kecewa. Data sekarang yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan bantuan dampak Covid-19 sesuai 6 kriteria itu, masyarakat sudah pada tahu. Kalau ternyata datanya yang dulu. Bukan hanya saya yang kecewa tetapi semua pengurus. Masyarakat sudah mulai menanyakan kapan bantuan akan turun. Jika tidak sesuai dengan data yang diberikan tak bisa terbayangkan kejadiannya seperti apa,” kata EK, Senin (27/04/2020).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H. Nana Rosadi mengaku mengetahui kondisi tersebut. Kalau memang yang mendapatkannya sudah meninggal, kata Nana, masih ada ahli warisnya yang satu atap dan satu KK.

“Yang jelas pembagian bantuan sosial dampak Covid-19 ini terlalu buru-buru. Sebelumnya saya sempat menolak ke pihak Pos jangan dulu didistribusikan jika semuanya belum siap, karena data yang dipergunakan dari Provinsi bukan dari Dinas Sosial. Data dari kita belum semua di klincing, ya resikonya jadi masalah karena datanya masih diklincing,” jelas Nana.

Mengenai  kekecewaan pengurus RT, RW dan masyarakat, pihanya pun akan menyikapinya dengan baik karena sudah mengusulkan dengan total 1.075 ribu KK. “Dari data sebanyak ini pasti akan kebagian baik Non DTKS maupun  DTKS,” pungkasnya. (Edi Mulyana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *