PANGANDARAN (CM) – Salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin angkat bicara terkait polemik anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang melakukan studi banding keluar jawa.
Sebelumnya, studi banding yang dilakukan wakil rakyat mendapat sorotan dari aktivis mahasiswa HMI dan juga Ketua DPC PDI – Perjuangan Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata.
Pasalnya, studi banding yang dilakukan oleh Komisi di DPRD Kabupaten Pangandaran yang dinilai menghambur-hamburkan uang bahkan di duga ada yang membawa keluarga.
Jalaludin menyebutkan, bahwa studi banding itu menjadi salah satu program DPRD guna mencari perbandingan program Pemerintah ke daerah lain yang dituju serta yang dipandang bakal memberikan efek positif ketika kemajuan di daerah yang dituju bisa diaplikasikan di Pangandaran.
“Terkait hasil studi banding, bisa terlihat maupun tidak terlihat tergantung pokok-pokok pikiran DPRD yang diusulkan kepada pemerintah,”kata Jalal.
Menurut dia, untuk Komisi II DPRD Pangandaran melakukan studi banding ke bangka belitung, terkait efektivitas dorongan pemerintah terhadap pendidikan.
“Di bangka belitung pun sama, bahwa pemerintah daerahnya menyokong pendidikan gratis. Hanya saja di kita (Pangandaran) ada hal yang dirasa anggaran keluar tetapi efeknya di mata masyarakat kurang begitu bagus, salahsatu contohnya terkait program Pangandaran Hebat terkait pendidikan karakter,”sebutnya.
Sementara di Bangka Belitung, sambung Jalal, melakukan kajian dulu terhadap kurikulum mulo (muatan lokal). Maka hasil studi banding kemarin DPRD akan mengusulkan dan mengkaji terkait program Pangandaran Hebat.
“Progam Pangandaran Hebat yang didalamnya adalah pendidikan karakter dan Pangandaran mengaji untuk dikaji ulang. Nah itu salah satu hasil dari studi banding yang berbentuk pokok-pokok pikiran yang akan diusulkan ke pemerintah daerah supaya ada kemajuan seperti di Bangka Belitung,”paparnya.
Disinggung terkait studi banding membawa keluarga, Jalal menegaskan, bahwa pihaknya sudah mengimbau agar para anggotanya itu tidak membawa keluarga lantaran bertentangan dengan tata tertib anggota DPRD.
“Benar ada yang membawa keluarga, tapi mereka bayar tiket pakai uang sendiri. Terkait yang lainnya saya tidak tahu. Apabila tindakan tersebut melanggar silakan saja ajukan ke Badan Kehormatan (BK). Namun, saat ini BK di kita sendiri belum terbentuk,”tutupnya. (005)
