TASIKMALAYA (CM) – Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani pada 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut, ada 52 kasus yang terjadi dan didominasi oleh kekerasan seksual. “Pada Tahun 2018 menangani 49 kasus. Agustus ini sudah 52 kasus, dan terjadi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya,” tegasnya, Kamis (08/08/2019).
Namun, jika di data secara kuantitas, paling banyak kasus terjadi di Tasikmalaya wilayah utara karena penduduknya paling banyak. Ia menjelaskan, beberapa kasus sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan sudah divonis. Namun, masih ada beberapa kasus yang masih penanganannya mandek.
Meski begitu, tambah Ato , banyaknya kasus yang ditangani menjadi bukti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan. Selain itu, KPAID juga telah satuan tugas di setiap kecamatan untuk menjembatani warga yang hendak membuat pelaporan.
Ia Berharap, dengan dilakukannya seminar bersama Kak Seto, wawasan orangtua terkait pola asuh anak semakin tinggi. “Karena orang tua adalah subjek yang harus melindungi, objeknya adalah anak,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kabupaten Tasikmalaya juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori pratama bersama sembilan kabupaten lainnya di Jawa Barat.
Penghargaan itu langsung diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. “Namun di sisi lain, alih-alih mengukir prestasi, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tasikmalaya justru meningkat,”tegasnya
Ato menilai, salah satu indikator KLA bukan dari banyaknya kasus yang terjadi. Lebih dari itu, penilaian dilakukan dari resposibilitas pemerintah dalam menangani kasus itu. “Saya pikir sudah cukup tapi masih banyak perlu perbaikan. Paling tidak ini menjadi modal dasar agar kita terus memotivasi agar kabupaten layak anak yang ideal itu bisa terwujud,” ujar ia.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus terus berbenah dalam membangun infrastruktur untuk anak. Ia menyebut, jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya hampir 1,7 juta jiwa, di mana 34 persennya merupakan anak-anak. Karena itu, pemerintah harus juga memikirkan infrastruktur untuk anak hingga membuat ruang terbuka publik dan penampungan anak. “Ketika ada masalah, kita titipkan ke kota/kabupaten lain,” pungkasnya. (anto)
