KOTA TASIKMALAYA (CM) – Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya telah selesai. Namun, sampai saat ini masih menyimpan pertannyaan dari berbagai kalangan masyarakat luas.
Pertanyaan itu ditandai belum adanya hasil keputusan rapat pleno di tingkat KPU RI yang belum dilaksanakan. Belum adanya kepastian nama dan dari partai mana yang akan menduduki kursi nomor satu di Indonesia hasil pilpres dan pileg, hal itu membuat penasaran banyak elemen masyarakat.
Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Ade Zaenul Muttaqin mengatakan, berbagai tahapan rapat pleno di tingkat Kota akan diserahkan ke KPU provinsi. Setelah itu, rekapitulasi akan dilakukan di tingkat provinsi dan secara berjenjang akan dilanjutkan ke tingkat nasional.
“Jika secara nasional sudah selesai, maka tahapan selanjutnya kita akan rapat pleno lagi untuk penetapan perolehan kursi dari masing-masing parpol dan calon terpilih. Kita akan gelar pleno setelah dipastikan tidak ada sengketa PHPU di MK,” ujarnya.
Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya Ustazd, Asep Susanto, mengungkapkan, meski rapat pleno tingkat KPU Provinsi dan KPU RI masih belum tuntas, tapi Pemilu Presiden dan Pileg khususnya di Kota Tasikmalaya dinilai telah sukses dan berhasil dilaksanakan secara transparan.
“Kami melihat, keberhasilan dalam pemilu 17 April itu tidak terlepas atas keberhasilan tim pelaksana pemilu yang melibatkan berbagai lintas sektoral, mulai KPU dan Bawaslu, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman pada pelaksanaannya. Kemudian tak lepas dari peran TNI, Polri, Linmas maupun unsur masyarakat luas yang dilibatkan,” jelas Asep.
Selaku tokoh MUI di wilayah Kelurahan Argasari, dirinya mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas keberhasilan pemilu yang jujur, adil dan transparan.
“Saya mengajak untuk berlomba dalam kebaikan, guna menjaga dan mengawal terus pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi pada tanggal 8-11 Mei dan KPU pusat pada 22 Mei 2019. Siapapun yang mendapat kesempatan untuk dipercaya menjadi seorang pemimpin, itu sudah jadi kehendak dan pilihan Allah,” ungkapnya.
Ia berharap, semua pihak bisa menerima apapun yang menjadi kehendak-Nya, demi menjaga ketentraman, kenyamanan dan kondusifitas negara serta daerah. (Edi Mulyana)