PACITAN (CM) – Sekitar Maret setahun lalu, Kementerian Perhubungan mencatat 33 proyek pelabuhan mangkrak. Salah satunya di sini, di Jawa Timur. Tepatnya di Pelabuhan Pacitan, yang diproyeksikan APBN pada tahun 2012-2013-2015 sebesar Rp 55,25 miliar.
Sempat mangkrak lama. Tahun 2011 rencana pembangunan pelabuhan perintis yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Pacitan ini sudah dilakukan. Namun hingga kini belum jua ada tanda-tanda akan berlanjut.
Informasi yang berhasil dihimpun, proyek Pelabuhan Gelon ini sudah menelan duit daerah hingga pusat sekitar Rp 30 miliar. Pun sejak setahun dua tahun lalu, kunjungan para pejabat pusat dan daerah pun sudah rutin berjalan.
Lantas, mau kapan dilanjutkan? Bukankah sejak beberapa tahun lalu, sejumlah politisi yang mampir ke proyek ini menargetkan 2019 sudah selesai pembangunannya.
Bupati Pacitan Indartato saat di temui awak media kemarin, mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap pembangunan Pelabuhan niaga ini bisa berlanjut.
“Kita sudah usul kepada DPR RI dan Kementerian Perhubungan yang sudah datang ke lokasi supaya pembangunan ini bisa berlanjut,” imbuh bupati.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendukung berbagai upaya ikhtiar agar pembangunan pelabuhan ini bisa berjalan. “Pemerintah Kabupaten bila sudah selesai prosesnya akan menyerahkan ke pemerintah pusat, supaya pembangunanya bisa berlanjut,” harapnya.
Harapan bupati tentu sama seperti masyarakat Pacitan. Pelabuhan barang dan niaga yang dibangun itu akan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
Alhamdulillah. Kini kabar baik itu datang. Bakal pelabuhan niaga skala nasional yang telah lama mengalami mati suri kini kemungkinan besar akan hidup kembali.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, Wasi Prayitno menjelaskan detail. Kata dia, pemerintah pusat akan mengucurkan dana besar untuk melanjutkan proses pelabuhan niaga tersebut.
“Untuk Gelon saat ini mendapatkan alokasi anggaran dari Kementrian Perhubungan sebesar Rp 10 milyar, melalui unit pengelola pelabuhan (UPP) Brondong Lamongan,” kata Wasi, di Pacitan, Jumat (01/03/2019).
Namun harapan tentu tak harus selalu mulus di jalan. Sayangnya, kata Wasi, sampai saat ini anggaran tersebut masih diblokir karena menunggu berita acara serah terima lahan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Kementrian Perhubungan.
“Tahapan dari berita acara itu saat ini baru diproses. Berita acara penyerahan dari Kementrian Transmigrasi dan Desa Tertinggal kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, karena lokasi pelabuhan tersebut ternyata milik Kementrian Transmigrasi dan Desa Tertinggal yang saat itu di bebaskan,” terangnya.
Lalu bagaimana solusinya? Wasi menyebut, Pemkab Pacitan harus melakukan tukar guling dengan Kementerian Transmigrasi dan Desa Tertinggal, untuk di serahkan ke Kementerian Perhubungan Laut.
Terpisah, Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pacitan, Joni Maryono memberikan sekilas penjelasan mengenai tukar guling.
“Ini masih proses tukar guling tanah dari kementerian transmigrasi dan desa tertinggal kepada perhutani sebagai pengganti tanah di Sampit beberapa tahun lalu,” jelas Joni.
Joni merinci. Syarat Pacitan membangun pelabuhan, yaitu kementerian perhubungan harus menyerahkan tanah pemerintah daerah yang luasnya 1,3 hektar. Nah, ternyata luas tanah 1,3 hektar tersebut masih status punya kementerian transmigrasi dan desa rertinggal yang dibeli saat penggantian Sampit dulu.
“Saat pembelian itu peruntukannya untuk diserahkan kepada perhutani dan proses ini akan kita saling tukar tanah antara kementrian transmigrasi dan desa tertinggal dan pemerintah Kabupaten Pacitan, ” jelas Joni. (Apr)
