BOGOR (CM) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menegaskan di tahun-tahun ke depan bantuan Dana Desa (DD) yang digelontorkan dari pemerintah harus lebih banyak dipakai untuk pemberdayaan lingkungan ataupun masyarakat
“Kita tahu, bahwa pembangunan infrastruktur itu relatif dan luas, jadi selain bisa melihat dari desa-desa lain yang BUMDes-nya sukses dan pendapatannya lebih besar dari dana desa, berarti potretnya juga lebih besar,” katanya kepada wartawan usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa, Pendamping Desa, PAUD dan Kader Posyandu di lapangan Bojong Kiharib Cigombong, Bogor, Sabtu (01/12/2018).
Ia menjelaskan, wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan daerah berpotensi terutama dari sektor pertanian, pariwisata dan perekonomian. Karenanya, untuk mengembangkan potensi itu Pemerintah telah menaikan anggaran dana desa yakni dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun. “Kalau untuk dana kelurahan beda lagi hanya diberikan Rp 3 triliun dan itu dananya berasal dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dibiayai dari dana desa sudah diakui oleh dunia, dimana selama ini telah menghasilkan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang ribuan kilo meter.
“Banyak pembangunan yang sudah kita laksanakan hingga diakui dunia, seperti membangun jalan sepanjang 1058 Km, jembatan lebih dari 1000 KM, sarana air bersih hampir 100 juta unit, PAUD, Polodes, Posyandu dibangun puluhan ribu termasuk, membangun MCK 175 ribu,” ungkap Eko.
Lebih lanjut ia mengatakan, hasil penyerapan dana desa hingga sekarang sudah cukup baik. Dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan. “Kenaikan ini dilihat dari sistem pengelolaannya yang sudah bagus. Sebab, dana desa dikucurkannya dalam tiga tahap, maka dari itu hasilnya diakui dunia,” terang Eko. (Feriansyah)
