KOTA TASIMMALAYA (CM) – Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, melepas 567 petugas Pemetaan Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS), 69 anggota PSM, Karang Taruna dan tim PKH untuk melakukan verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT), data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Pelepasan dilakukan di Halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (29/10/2018). Budi mengatakan, tahun 2018 Pemkot Tasik melalui Dinas Sosial akan melaksanakan PMKS. BDT yang menjadi rilis awal tahun ini merupakan basis data hasil pemutakhiran tahun 2015, ditambah data usulan rumah tangga fakir miskin.
“Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala, sekurang-kurangnya 2 tahun satu kali berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 8 ayat 5. Adapun tujuan pertama, untuk meminimalisir terjadinya ketidak tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat,” paparnya, usai memberikan satu buah rompi secara simbolis.
Dia mengungkapkan, data terpadu dan terintegrasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial atau subsidi. “Seperti kita ketahui pemerintah pusat telah banyak meluncurkan berbagai bantuan sosial PKH, kartu sehat, beras sejahtera (Rastra), JKN, Kartu Indonesia Sehat, pembagian elfiji, Listrik, RTLH dan lainnya,” ujar ia.
“Rencananya, ke depan semua Kementerian akan menggunakan BDT itu, untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial yang akan melibatkan para petugas pencacahan pengumpul data, operator, RW, RT, pengawas plus pemeriksa, Koordinator Kecamatan, tokoh masyarakat, Camat dan Lurah,” sebut wali kota.
Budi berharap, semua elemen bersinergi dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib memfasilitasi terkait dengan administrasi kependudukan setelah diverifikasi dan validasi ulang.
“Demi kelancaran verifikasi, Camat harus memantau hasil musyawarah Kelurahan berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan, membantu musyawarah Kelurahan, sehingga setelah selesai verifikasi dan validasi data akan diakhiri untuk dilaporkan ke Gubernur dan dilanjutkan ke Kementerian Sosial RI,” papar Budi.
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk mendapatkan data base yang akan mendapatkan bantuan mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainya dengan harapan didalam pelaksanaan semua pihak ikut terlibat untuk mengawasi masyarakat yang perlu dibantu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. (Edi Mulyana)
