KOTA TASIKMALAYA (CM) – Memperingati Hari Tani Nasional (HTN), ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya turun ke jalan membela hak petani. Aksi digelar di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Senin (24/09/2018). Koordinator aksi sekaligus perwakilan bidang Kastrad BEM Fakultas Pertanian, Agus Julianto meminta pemerintah untuk menghentikan perampasan dan monopoli tanah.
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah agar melaksanakan reforma agraria bagi kaum tani sebagaimana amanat UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dijanjikan Jokowi-JK dalam Nawacitan. Dia juga meminta Pemkot Tasikmalaya serius mengelola ketersediaan pangan dan menekan pengalihfungsian lahan pertanian pangan sesuai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan wilayah. “Lahan pertanian pangan tersebut harus dilindungi dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegas Agus.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah petani dan berdampingan dengan kompleks kehidupan agraria. Oleh karena itu, lanjutnya, peringatan HTN ke-58 kali ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960 yang menjadi titik sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan hak kepemilikan atas tanah serta keberlanjutan masa depan agraria di Indonesia.
“HTN merupakan momentum menyuarakan aspirasi dan kampanye bagi kaum tani khususnya bagi petani di Kota Tasikmalaya dan umumnya rakyat Indonesia yang selama ini tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber-sumber agraria yang di dalamnya mencakup pertanian, sumber daya alam, kehutanan hingga perikanan dan kelautan,” papar Agus.
Dia mengungkapkan, liberalisasi sumber daya alam membuat kesengsaraan yang luas bagi kaum tani dan rakyat di pedesaan maupun perkotaan, akibat ekspansi modal raksasa yang menyingkirkan mereka dari tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan.
“HTN jadi momentum istimewa untuk terus memberikan energi bagi perjuangan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agraria, melawan monopoli tanah, monopoli sarana dan hasil produksi pertanian. Penting untuk mengingatkan pemerintah bahwa demokrasi tidaklah menghasilkan apapun jika tanpa keadilan dan kesejahteraan. Kehidupan berdemokrasi masyarakat khususnya di Kota Tasik semakin tercederai dengan adanya pemanggilan wali kota oleh KPK,” katanya.
Dengan demikian, sambung Agus, perjuangan untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan petani harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesi. Khusus bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi melakukan aksi demonstrasi menuntut komitmen pemerintah agar konsisten membuat kebijakan yang selalu pro petani. “Hidup pertanian! Hidup petani! Hidup rakyat Indonesia!,” teriak Agus. (Edi Mulyana)
