TASIKMALAYA (CM) – Setelah kedatangan Ombudsman ke lokasi penambangan Gunung Pangajar kemarin, forum koordinasi karangtaruna dan masyarakat kaki gunung pangajar menemukan ada kesamaan pandangan antara ombudsman dengan forum pangajar. Hal tersebut seperti yang dikatakan ketua forum pangajar, Hendra Bima di rumahnya, Rabu (19/09/2018).
Kesamaan pandangan tersebut yakni Amdal pangajar harus di buat terpisah dari bendungan dan kajiannya harus mengakomodir seluruh keluhan warga terutama warga yang akan terkena dampak. “Bahwa betul potensi alam di pangajar sangat berkaitan erat dengan sumber mata pencaharian warga ini pun harus ada alih fungsi yang jelas baik ketika penambangan berlangsung terlebih paska reklamasi,” tuturnya
Selain itu, Hendra menuturkan, ada kemungkinan hilangnya sumber mata air bersih dan mata air pertanian. Menurutnya, harus dibuatkan dulu solusinya, jangan sampai menunggu mata air warga habis.
“Hal penting lainya soal relokasi pemukiman warga yang sangat dekat dengan kuwari, ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap Ombudsman dapat mendorong dan menindak tegas pihak BBWS terkait kejanggalan amdal tersebut. “Kami Juga akan segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan ombudsman untuk tindakan yang lebih lanjut dan akan terus berkoordinasi,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Forum Aliansi warga Karanglayung, Iman Darusman, mengunkapkan, jika BBWS melakukan sosialisasi Amdal yang tidak sesuai dengan tuntutan awal, pihaknya beserta masyarakat lainnya akan melakukan aksi besar-besaran.
“Apalagi pakai amdal aba-abal atau amdal revisian, kita akan patsikan sekitar 2000 lebih massa kaki gunung pangajar akan turun aksi menolak amdal tersebut,’’ tegasnya. (Sopyan)
