KOTA TASIKMALAYA (CM) – Mantan juru bicara tragedi kerusuhan di Kota Tasikmalaya tahun 1996 lalu, sekaligus Juru Bicara Banteng Muda sayap Partai PDI-P Kota Tasikmalaya, Habibudin menilai bahwa biang kegaduhan yang terjadi di Kota Santri saat ini berawal dari adanya pemanggilan Wali Kota Budi Budiman oleh KPK sebagai saksi tersangka Yaya Punomo beberapa waktu lalu dengan kasus dugaan suap dana perimbangan RAPBN-P Tahun 2018.
Menurutnya, KPK harus bertanggungjawab terhadap persoalan pasca pemanggilan wali kota. “Jika tidak bertanggungjawab atas semua ini, bisa dipastikan akan menjadi konflik berkepanjangan, termasuk opini yang lagi berkembang di masyarakat akan lebih besar. Nantinya, wali kota bakal dicap jelek, tidak jujur, buruk dan yang lainnya,” terang dia, saat dihubungi cakrawalamedia, Rabu (19/09/2018).
Sementara itu, katanya, opini yang berkembang sekarang ini semakin tak jelas. Dia mengaku sejauh ini hanya mendapat info bahwa wali kota telah menjadi saksi tanpa adanya kepastian hukum. “Atas dasar itulah kami menantang KPK harus datang ke Kota Tasik untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat tentang keterlibatan Wali Kota Budi yang diperiksa,” tegasnya.
Dirinya tidak menyalahkan mahasiswa atau siapapun karena menurutnya jika tidak ada pemanggilan dan pemeriksaan KPK opini yang berkembang saat ini tidak bakal terjadi kegaduhan yang berkepanjangan. Adanya aksi tindakan mahasiswa turun ke jalan dinilainya sangat penting tapi dinamisasi dan kondusifitas juga penting. Karena itu, ujarnya, harus ada jawaban pasti dari pihak KPK, tidak hanya mengembangkan persoalan sehingga konflik menjadi besar.
“Coba buktikan kesalahannya dengan cara memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Jadi jangan hanya membuat konflik tidak jelas. Apalagi konflik ini berawal atas disudutkan dan dinyatakannya sebagai saksi oleh KPK tentang persoalanya yang menimpa orang nomor satu di Kota Tasikmalaya,” paparnya.
Habibudin menyebut tidak akan berpendapat bahwa wali kota telah melakukan pengkondisian ke sana sini demi menyelamatkan pengejaran KPK. “Tapi kalau orang lain, atau masyarakat bisa saja berangan-angan, menjelekan atau menjustifikasi. Bagi kami tidak ke arah itu, belum bisa dibuktikan secara nyata. Persoalannya bisa nggak KPK memberikan bukti, kejelasan, kalau memang salah yang bilangin salah, jangan bilang benar,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya melakukan aksi turun ke jalan, menuntut agar DPRD memanggil KPK untuk mengkelarifikasi kegaduhan yang saat ini sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal itu di katakan Presiden mahasiswa BEM Unsil Korpus Alinasi Bem Tasikmalaya, Hilma Fanniar Rohman.
Menurutnya, saat ini di Kota Tasik telah terjadi preseden buruk. “Tidak semata-mata KPK memanggil kalau tidak ada permasalahan yang serius. Ini menjadi pertanyaan kami, ada apa di Kota Tasikmalaya ini,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
