BANDUNG BARAT (CM) – Jembatan merupakan alat penghubung antara suatu daerah bahkan kini bisa menghubungkan satu pulau ke pulau yang lain. Seperti halnya di Desa Giri Mukti, Kecamatan Saguling dan Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran jembatan penghubung dua kecamatan yang dipisahkan oleh Waduk Saguling kini kian terlihat. Hal itu dibuktikan dengan tampaknya jejeran kayu sebagai jembatan apung yang baru berjalan sekitar 250 meter dengan total panjang mencapai 400 meter.
Sebelumnya masyarakat yang pergi ke Kecamatan Batujajar harus menggunakan perahu tongkang milik nelayan di sekitaran waduk dengan menyewanya Rp 25 sampai Rp 30 ribu setiap satu kali menyebrang atau penyebrangan kendaraan roda dua. Pembangunan jembatan apung tersebut diprakarsai Desa Giri Mukti yang sebelumnya sudah mengajukan kepada pemerintah daerah, namun tak direspon. Melihat kondisi dan keinginan masyarakatnya yang begitu besar, Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Pither Tjuandys bersama Komisi I mengunjugi jembatan apung di daerah Girimukti, Senin (28/05/2018)
Pither mengumpulkan para Tokoh Masyarakat BPD dari kedua Desa beserta Camat, Kapolsek dan dinas terkait untuk membahas proses pembangunan jembatan yang sampai saat ini hanya mengantongi izin dari Kecamatan. Dikatakan dia, dirinya sangat mendukung pembangunan jembatan tersebut dan akan membantu untuk menempuh khususnya dalam hal perizinan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga dan Bappeda.
“Tentunya pembangunan jembatan apung ini harus kita dukung karena menjadi kebutuhan masyarakat, untuk mendukung dan menunjang perekonomian pariwisata dan bisa menjadi mini Icon di daerah tersebut,” terang Pither. Dia menegaskan, kepada yang mengerjakan proyek jembatan apung agar mematuhi aturan agar bisa digunakan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, kontruksi pembangunan tidak bisa dilakukan asal-asalan tanpa perhitungan dan perkiraan yang detail.
“Dengan hadirnya jembatan ini bisa mengangkat perekonomian, lapangan pekerjaan dan membuka obyek wisata baru dengan memperlihatkan kearifan lokal,” harap Pither. Lebih lanjut, Pither menyebut, saat ini pembangunan jembatan apung itu dibiayai oleh pihak ketiga atau pengusaha yang bersedia memberikan demi memenuhi keinginan masyarakat umum. “Pengusaha yang memberikan anggaran yang dikelola oleh Desa dapat didukung oleh pemerintah, BPD, Camat beserta pihak terkait yang ikut membantu terwujudnya pembangunan jembatan apung ini,” pungkas Pither. (Agus)
