JAKARTA (CM) – Jika debat publik putaran pertama digelar di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan. Kali ini, debat bublik putaran kedua digelar di Ibu Kota tepatnya di MNC Conference Hall Jakarta Pusat. Kompak tampil berbusana putih di debat publik putaran pilkada kedua, ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati KBB tampil semakin percaya diri saling beradu jurus jitu memaparkan visi dan misi menata Kabupaten Bandung Barat.
Suasana ruangan studio yang didominasi warna hitam dan merah mewarnai Debat Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat putaran k dua yang berlangsung di MNC Conference Hall, lantai 3 iNews Center Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat dan disiarkan secara langsung di iNewsTv.
Acara debat publik putaran kedua yang dilaksanakan pada hari Rabu (09/05/2018) berlangsung lancar walaupun ada beberapa kesalahan teknis pada saat keberangkatan tadi siang berupa molornya jadwal keberangkatan dan insiden mogoknya salah satu bus team sukses paslon.
Secara gamblang, masing-masing paslon memaparkan “jurus jitu” nya mengenai visi dan misi untuk penyelesaian masalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Visi paslon 2 Ngawujudkeun Bandung Barat anu katata tur sentosa. Memberikan kesejahteraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme,” ungkap Doddy Imron Cholid
“Visi paslon 3 pelayanan publik yang baik tentunya yang diharapkan oleh masyarakat Bandung Barat. Siap melayani masyarakat dengan profesional,” sambung Aa Umbara Sutisna.
“Visi paslon 1 KBB cermat yaitu terwujudnya masyarakat KBB yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak,” lanjut Elin Suharlah.
Tema debat paslon Bupati dan Wakil Bupati pada debat publik putaran kedua kali ini adalah mengenai Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Masih banyak PR yang harus dibenahi, apalagi masalah pelayanan publik yang saat ini pelayanannya belum maksimal.
Tata kelola pemerintahan, harus bersinergi. Dimulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat RT, Jangan ada miscommunication. Permasalahan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pun harus transparan.
Pelayanan publik berupa pembenahan infrastruktur serta Pelayanan KTP elektronik, yang saat ini masih menjadi kendala yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tentunya kedepannya harus diperbaiki lagi.
Kita tunggu realisasi dari visi dan misi yang dipaparkan pada debat publik putaran kedua ini. Karena masyarakat memerlukan bukti bukan hanya janji. Tanggal 27 Juni menjadi penentu hak pilih warga Bandung Barat untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib Bandung Barat kelak. (Ramadani Intan)
