TASIKMALAYA (CAMEON) – Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto, berharap agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya seremonial. “Acara seperti ini setiap tahun selalu diadakan. Namun, yang dibicarakan seringkali berbeda dengan yang dilakukan,” ujarnya dalam sosialisasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah, di Hotel City, Kamis (02/11/2017).
Menurutnya, masih banyak warga miskin yang tidak tersentuh kebijakan pemerintah. “Dengan vulgar saya sampaikan, APBD kita tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Sampai sekarang kita belum bisa bayar utang ke RSHS Bandung sebesar Rp 4 miliar bekas masyarakat miskin kita berobat di sana,” sebut Wakil Bupati Tasikmalaya itu.
Untuk itu, ia akan mengawal APBD 2018 agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Ia pun menginginkan ada review RPJMD Kabupaten Tasikmalaya supaya disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Masih banyak warga miskin. Itu dosa kita bersama. Tanggung jawab kita. Mumpung masih ada kesempatan dan punya jabatan, mari berbagi banyak kebaikan kepada masyarakat. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita,” tandasnya.
Terkait angka kemiskinan, Ade memaparkan, “Berdasarkan laporan hasil survei yang saya tidak percayai, jumlah kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada 2015 ada sekitar 208 ribu, dan di 2016 jadi 195 ribu sekian. Benarkah angka itu? Jangankan angka kemiskinan, jumlah penduduk kita saja beda-beda. Versi Disduk, beda. Versi BPS, beda. Mau pemilu, beda. Belum definisinya yang berbeda-beda juga.”
Terlepas dari itu, ke depan ia ingin memaksimalkan keberadaan Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK), sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil. “Dengan segala kekurangan dan kebodohan saya, saya mohon maaf atas belum maksimalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ade. (sep)
