TASIKMALAYA (CAMEON) – Berbagai macam cara pasti akan dilakukan oleh seorang politisi. Untuk memenangkan di dalam Perolehan suara maupun dalam pemenangan menjelang kancah pesta politik yang akan digelar 2018 mendatang.
Salah satu contohnya adalah adanya upaya dari sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama se Kab Tasikmalaya yang tertuang dalam rapat kepala sekolah pada tanggal 09 September 2017. Dan sempat beredar di media sosial sejumlah aktivis.
Dari 13 keputusan yang disepakati oleh sejumlah Kepsek ini, pada umumnya berkaitan dengan teknis dan sarana pendidikan namun tak menyangka dipoin ke 10 menegaskan bahwa setiap siswa dikenakan partisipasi pembayaran untuk pembuatan billboard calon gubernur dengan besaran Rp. 2000/siswa.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, berkelit jika dirinya memerintahkan kepada sejumlah Kepala sekolah untuk menyosialisasikan dirinya melalui partisipasi siswa sebesar Rp. 2000 untuk pembuatan baliho dirinya.
“Ah ga nyambung itu, saya bukan politisi kemarin sore itu kan pelanggaran, ah ga mungkin Lah,“ kilah Uu yang ditemui saat Bhakti Sosial memperingati Hari Kesehatan Nasional beberapa hari lalu.
Sayangnya keputusan yang di buat 3 bulan sebelumnya ini ironisnya justru tidak diketahi oleh Disdik Kab Tasikmalaya. Kepala Dinas Pendidikan Kab Tasikmalaya, Kundang Sodikin, menekankan bahwa pungutan di luar RAPBS atau Rencana anggaran pembangunan dan biaya sekolah adalah pungli dan pihaknya tentu akan menegur sekolah yang menyelenggarakan hal tersebut.
“Sepanjang tidak ada dalam RAPBS itu jelas pungutan liar dan saya akan tindak para kepala sekolah yang menjalankan poin itu, saya malah belum tau ada info itu,“ terangnya.
Nasi sudah menjadi bubur sejumlah SMP di Kab Tasikmalaya pun sudah banyak yang memberikan partisipasi “ anggaran politik “ ini dari anggaran sekolah, mereka berdalih bahwa segera setelah turun dana BOS maka alokasi uang billboard akan diganti.
“Ya kita keluarkan dari anggaran sekolah saja, nanti kan kalo sudah cair dana BOS kita reimburst saja, karena saya nggak berani ngambil dari anak anak,“ ujar salah seorang Kepsek yang enggan dipublikasikan namanya. (dzm)
