TASIKMALAYA ( CAMEON ) – Sekecil apapun dinamika konflik yang terjadi di masyarakt akan berdampak luas jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, deteksi dini intelejen masih sangat minim dirasakan apabila peran aktif masyarakat dan kedekatan aparat terkait dengan tokoh masyarakat semakin berkurang.
Hal ini menjadi issu penting saat digelarnya konsolidasi Tim Terpadu Penangulangan Konflik Sosial yang di gagas Kantor Keselamatan Bangsa dan Politik Kab Tasikmalaya di gd putih pendopo lama Selsa (12/09).
Acara yg dihadiri sejumlah camat dan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tasikmalayan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pejabat untuk selalu melakukan koordinasi dengan aparat terrkait dalam upaya penekanan psrmaslahan konflik sosial di masyarakat.
Menanggapi pernyataan Kasat Intel Polres Kab Tasikmalaya AKP Nurani yang menyatakan bahwa potensi konflik sosial di Kab Tasikmalaya masih sangat besar, terutama yang berkaitan dengan hal SARA Kepala Kesbangpol Kab Tasikmalaya Iwan Ridwan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya adalah dengan menganalisa semua permasalahan yang ada bersumber dari ipoleksosbudhankam selain upaya cegah dini.
” Yang rentan memang masalah ahmadiah tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Bakorpakem dan Forkominda ( Forum komunikasi intelejen daerah ) serta terus menganalisa sekecil apapun konflik dengan konsep deteksi dini intelejen ” jelas Iwan.
Meski diakui bahwa insubordinasi antara pusat dan daerah kerap terjadi sehingga pada gilirannya daerah bisa meminimaisir konfik agar tidak meluas.
” Contoh kasus alwahidiah menkumham menyatakan bahwa mereka memiliki ketetapan hukum positif artinya tercatat sementara MUI mnyatakan mereka sesat nah disinilah kami harus bisa menentukan sikap bisa jadi kita mengajukan pencabutan surat ketetapannya jika memang bisa berdampak chaos di masyarakat ” imbuhnya.
Untuk itulah melalui inpres no 1 tahun 2013 dan UU no 07 tahun 2012 tentang pembahasan konflik sosial di masyarakat, diharapkan semua leading sektor pemerintah bisa meningkatkan kewaspadaan dan melakukan koordinasi dengan Forkominda dalam upaya menekan konflik sosial didaerahnya masing masing. ( dzm )
