TASIKMALAYA (CAMEON) – Aksi walk out sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PPP ini mewarnai jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar di gedung paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (05/07/2017).
Rapat ini sendiri membahas tentang pandangan umum sejumlah fraksi dari Raperda dan laporan pertanggungjawaban APBD 2016.
Awalnya Rapat berjalan lancar, sejumlah fraksi menyampaikan tanggapan dan pandangan umumnya mengenai penggunaan APBD 2016 oleh Pemkab Tasikmalaya.
Setelah hampir semua Fraksi telah menyampaikan pandangannya, ketua sidang yang dipimpin oleh Ruhimat langsung menutup tanggapan dan pandangan dari semua fraksi, inilah yang membuat kecewa fraksi PPP.
Sekretaris PPP Basuki Rahmat langsung mengajukan keberatannya dan menanyakan kepada pimpinan sidang, kenapa fraksi PPP tidak diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya.
“Maaf pak ketua, kenapa kami tidak diberikan pandangan padahal kami juga memiliki hak politis untuk menyampaikan pandangan dalam perspektif fraksi kami,” tanya Basuki.
Pertanyaan Basuki, ini langsung dijawab pedas oleh Ruhimat bahwa surat penyampaian pandangan tersebut harus ditandatangani oleh ketua fraksi yang sudah disahkan.
“Ya silakan direvisi lah, jangan memaksakan dengan konsep pandangan yang tidak jelas siapa pimpinan fraksinya, itu menyalahi aturan yang ada,” jawab Ruhimat sambil memberikan skors untuk jalannya Rapat Paripurna tersebut.
Setelah berembuk dengan sesama anggota DPRD dari fraksi PPP, akhirnya Basuki memutuskan untuk walk out tidak mengikuti lagi jalannya Rapat Paripurna ini.
Kepada sejumlah wartawan Basuki mengatakan bahwa sejatinya pimpinan sidang bisa memberikan kesempatan kepada fraksinya terlepas dari reposisi kepemimpinan di tubuh fraksinya.
“Karena sejatinya fraksi itu bukan alat kelengkapan DPRD, jadi seharusnya itu menjadi kebijakan pimpinan sidang, ini yang kami sesalkan padahal kami sudah menyiapkan sejumlah tanggapan-tanggapan dalam pertangungjawaban APBD 2016 ini,” ujar Basuki.
Sementara, Pimpinan Sidang, Ruhimat, yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, terpaksa harus mengambil sikap tegas karena dirinya tak ingin ada kekisruhan lebih dalam di tubuh PPP Kabupaten Tasikmalaya.
“Begini karena saya jarang diikut sertakan dalam penggantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga banyak posisi baru dan pimpinan yang baru, jelas ini akan sedikitnya menimbulkan permasalahan di internal partai. Jadi, saya perintahkan benahi dulu internal partainya, jangan sampai ada kekisruhan,” tegas Ruhimat.
Dalam rapat paripurna ini sejumlah fraksi lebih banyak menyoroti, penyerapan anggaran 2016 yang harus banyak pengkajian, transparansi laporan keuangan, pendapatan pemerintah yang defisit serta masih tingginya anggaran biaya perjalanan dinas hingga menelan angka lebih dari 5 miliar. Hal ini menjadi sorotan para ketua fraksi selain masih rusaknya infrastruktur jalan yang tidak teranggarkan.
“Kenaikan biaya perjalanan dinas lebih dari 10 miliar, minimnya pajak hotel, sementara Pemkab mengklaim ada kenaikan 10,24 %, dan masih banyaknya angka kemiskinan harua menjadi perhatian penting Pemkab Tasikmalaya dalam penggunaan anggaran APBD 2016 ini. Untuk itu, kami mohon tanggapan pak Bupati,” pinta Aep Saefudin dari fraksi PDIP saat menyampaikan nota tanggapannya. (dzm)
