PANGANDARAN (CAMEON) – Kabar tak sedap soal adanya beberapa pejabat Pangandaran yang diperiksa oleh Unit Tipikor Polda Jabar beberapa waktu lalu membuat
Kepala Inspektorat Kabupaten Pangandaran Ade Supriatna angkat bicara.
Ade membenarkan soal beberapa pejabat Pangandaran yang dipanggil oleh Unit Tipikor Polda Jabar beberapa waktu lalu. Bahkan, dirinya pun juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Ya memang benar, ada beberapa pejabat yang dipanggil oleh Unit Tipikor Polda Jabar soal dugaan lelang pekerjaan tahun 2016. Sedangkan, saya ikut dipanggil sebagai Kepala Inspektorat dan hanya dimintai untuk mengklarifikasi soal dugaan kasus tersebut,” akunya kepada wartawan, Selasa (23/05/2017).
Ade menjelaskan, pemeriksaan yang menyeret beberapa pejabat Pangandaran yang tidak disebutkan namanya itu berawal dari sebuah pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan lelang pekerjaan tahun 2016.
“Yang saya tahu hanya Pokja lelang saja yang dimintai keterangan oleh Tipikor Polda Jabar. Untuk selebihnya kami tidak tahu,” ucap Ade.
Kendati demikian, lanjut Ade, dengan tidak munculnya lagi pemanggilan para pejabat Pangandaran itu berarti dianggap kalau kasus tersebut sudah selesai. “Karena tidak terdengar adanya pemanggilan lagi berarti sudah selesai,” terangnya.
“Pada proses pengawasan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pada tahun 2016 lalu, saya belum menjabat, jadi pada waktu itu pengawasan lelang yang didilakukan oleh Unit Lelang Pekerjaan (ULP) tidak terpantau,” tegas Ade.
Namun saat disinggung Inspektorat kecolongan soal pemeriksaan atau pemanggilan yang dilakukan oleh Tipikor Polda Jabar, Ade pun secara tegas menepis kalau kinerja Inspektorat sudah kecolongan.
“Sekali lagi itu berdasarkan pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan proses lelang pekerjaan, jadi kami tidak merasa kecolongan,” bantahnya.
Dia berharap pelaksanaan lelang pekerjaan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sehingga, publik bisa diikutsertakan untuk pengawasan bersama dalam menciptakan sistem pemerintah yang sehat. (Andriansyah)
