BANDUNG BARAT (CM) – Rasa kekhawatiran masyarakat Kampung Cidadap akan pembangunan perumahan Techno Regency Padalarang kini mulai terasa, pasalnya, dampak lingkungan yang merugikan masyarakat kerap sering terjadi. Seperti yang sudah terjadi akibat kelalaian pihak pengembang, salah satu rumah warga kini menjadi korban, beruntung tak ada satu korban jiwa satupun.
Inisiatif masyarakat pun muncul mereka adakan auden yang dihadiri langsung oleh, Kepala Bidang (kabid) Lingkungan Hidup, Kabid Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Bhahbinkhamtibmas, bhabinsa, pihak pengembang dan tokoh masyarakat yang berdekatan dengan perumahan tersebut.
Menurut Karim (50) salah satu warga Kampung Cipada, perumahan Techno Regency yang berada di wilayah Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Selalu tak menggubris apa yang dikatakan masyarakat, terutama tentang perijinan pembangunan.”saya udah nuntut tolong hentikan pembangunan tetapi tetap ngeyel. Saya ingin pihak pengembang menunjukkan dokumentasi tentang ijin warga.” Kata Karim saat ditemui di lokasi rubuhnya rumah warga. Senin (26/02).
Dia pun menjelaskan, saluran air tecno regency padalarang sama sekali tak terlihat, ketika diguyur hujan dalam waktu lama, walhasil benteng pun rubuh mengenai rumah warga karna tidak bisa menahan debit air yang cukup deras.”seandainya pihak pengembang tidak mempunyai uang untung membangun, lebih baik silahkan pergi. Jangan sampai merusak lingkungan yang ada di Desa Padalarang.” Ungkap dia.
Ditempat yang sama Wariawan Kabid Lingkungan Hidup mengungkapkan, untuk sementara pembangunan techno regency padalarang harus dihentikan dulu, melihat perubahan dampak lingkungan yang terjadi perlu adanya revisi PUPR.”dalam PP 27 Tahun 2012, jika ada pelimpahan kewenangan atau kepemilikan wajib untuk merevisi kalau ga salah, perumahan itu di tahun 2010, sekarang kan udah 2018 udah 8 tahun jelas dampak lingkungannya pasti ada.” Tutur Wariawan kepada media.
Kata dia, pihaknya akan melihat bagaimana penataan laporan pihak pengembang persemesternya, karna didalam dokumen itu wajib, minimal melaporkan pereli selama 6 bulan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, sehingga dampak-dampak lingkungan itu bisa dibatasi.”kalau memang belum ada laporan yang tidak masuk itu nanti ada sanksi administrasi minimal ada teguran 1 sampai 3, kalau teguran itu tidak di gubris baru bisa ke pencabutan atau pembekuan ijin, itu prosedurnya.” Imbuhnya.
Terkait pembahasan perijinan yang sempat dimintai masyarakat kampung Cipada. Regga gimantara bagian legal di PT Darma Prasetya Cipta Graha Tecno Regensi menegaskan, dia berkomitmen akan memperbaiki kerusakan yang terjadi.”pada intinya komitmen kita pada akhirnya akan diselesaikan, terkait perijinan kita sudah lakukan persentasi, bilamana ada yang kurang mungkin dinas terkait yang dapat menentukan, kita hanya mengikuti aturan.” Tegas Regga dilokasi yang sama. (Suwitno)
