BANDUNG, (CAMEON) – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan meningkatkan anggaran menjadi Rp 120 trilun untuk perbaikan desa. Menurut Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, anggaran untuk Kemendesa setiap tahunnya meningkat. Terutama untuk 2017, anggaran yang semula Rp 60 triliun akan menjadi Rp 103 triliun.
”Kemendes sendiri sangat didukung oleh 17 kementrian lainnya. Sehingga, saat ini ada banyak program yang akan disandingkan guna peningkatannya,” ucap Eko usai mengisi Stadium General di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (5/11).
Dia menjelaskan, anggaran meningkat dimulai dari 2016. Pada tahun 2015, anggaran Kemendes hanya mencapai Rp 40,6 triliun. Sementara tahun ini, anggaran mencapai Rp 60 triliun. Peningkatan anggaran ini untuk mendorong perekonomian masyarakat yang berada di desa.
Dengan begitu, lanjut dia, akan mudah membangun Indonesia dari desa.Saat ini, dirinya mencatat, masih ada banyak desa tertinggal di Indonesia. Apalagi untuk desa di wilayah perbatasan.
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini terdapat 41 desa di wilayah perbatasan. 28 di antaranya berada di kawasan Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengakui, terutama Malaysia memiliki fasilitas sudah cukup memadai.
”Minimalnya saat ini kita usahakan agar listrik bisa masuk ke wilayah-wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Lalu bidang pertanian, saat ini pihaknya sedang gencar melaksanakan pengembangan hal tersebut. Terkait dana desa, ungkap dia, setiap desa mendapatkan dana yang sama. Akan tetapi, khusus wilayah tertinggal akan mendapatkan tambahan dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal.
Jelas dia, pada tahun 2017 akan ada banyak program yang akan dilakukan untuk meningkatkan desa tertinggal. Terdapat 10 program yang akan dilakukan mulai dari pendidikan, pertanian hingga kesehatan. Akan tetapi, yang saat ini ditekankan adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
”Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekomonian di setiap desa. Sehingga, para sarjana nantinya tidak akan lari ke daerah kota,” katanya.
Tercatat, hingga 2016 terdapat 12. 848 unit Bumdes. Semula pada 2014, Bumdes hanya mencapai 1.022 unit Bumdes. Paling banyak Bumdes dimiliki 6.728 unit Bumdes.
Dia menjelaskan, walaupun sudah memiliki banyak Bumdes saat ini hanya 25 Provinsi yang sudah memiliki Bumdes. ”Dari 12 ribu Bumdes yang ada, 40 di antaranya sudah mekiliki omzet mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 8 miliar,” jelasnya.
Selain itu, untuk peningkatan desa, saat ini terdapat pendamping desa. Akan tetapi, jumlahnya masih tidak sesuai dengan jumlah desa yang ada. Saat ini sarjana pendamping desa baru mencapai 35 ribu untuk 70 ribu desa. Khusus di Indonesia, saat ini tercatat 74.954 desa. Untuk tahun depan dia menargetkan, jumlah pendamping akan mencapai 40 ribu orang.
Di tempat yang sama, Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan, sangat berkomitmen untuk membangun desa-desa yang tertinggal. Bahkan, tidak hanya untuk wilayah Jawa Barat , tetapi di wilayah lainnya di Indonesia.
”Wilayah lainnya kita akan kembangkan seperti wilayah yang sudah adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Manokwari,” ucap pria yang sekaligus menjadi Ketua Forum Pemendes.
Selain mengembangan dari program KKN Tematik, saat ini dirinya akan menggandengan 11 Perguruan Tinggi lainnya, baik swasta dan negeri untuk mengembangkan desa. Dia menekankan, untuk pengembangan di wilayah desa dimulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
”Kita juga sudah melakukan MoU dengan beberapa kepala daerah untuk pengembangan desa,” pungkasnya. (Putri)
