TASIKMALAYA (CM) – Menjadi aparat pemerintahan tentu bagi semua orang sangat menginginkannya. Meski hanya berstatus pekerja honorer, namun tak sedikit orang untuk antri menjadi karyawan di Pemerintahan ini.
Inipula yang terjadi di Pemkab Tasikmalaya. OPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tasikmalaya memang sangat minim personil, untuk pengamanan dan penugasan patroli di wilayah yang cukup luas. Pun sepertinya Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya sangat kewalahan.
Berdasarkan inilah akhirnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Imam Ghozali mengajukan penambahan personel sebanyak 24 orang ke pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tak menunggu lama BKD pun akhirnya meluluskan permintaan Satuan penjaga Perda ini. Tentu saja ke 24 orang ini diajukan dengan alokasi APBD, karena sejatinya memang seperti itu.
Namun kenyataanya hampir semua pegawai honorer satpol PP ini justru malah diminta oleh sejumlah oknum sebagai upaya prasyarat kelulusan dan penempatan dirinya di beberapa kecamatan.
Dn Misalnya pria asal kebumen tapi sudah lama tinggal di Cipasung Singaparna ini mengaku, dirinya dimintai uang sebesar 8 juta lebih secara bertahap untuk kelulusan dirinya.
“Ya saya ada yang menawari famili saya , utk bekerja jadi satpol PP saya mau saja karena saya memang sedang tak bekerja tapi semenjak awal saya sudah diminta sejuta untuk adm terus dua juta untuk THR dan lain lain totalnya 8 jutaan,” ujar Dn.
Dn baru sadar tertipu saat atasanya Kasi Trantib tempat dia bekerja mengatakan bahwa masuk Satpol PP itu tidak dipungut biaya apapun.
Namun Dn masih beruntung temanya yang berasal dari cilacap dan kebumen justru malah ditarif 40 hingga 45 jutaan untuk mnjadi satpol pp oleh para oknum tersebut.
“Yang kasihan teman saya sekarang mereka pengen keluar dan meminta kembali uang mereka sebesar 40 sd 45 jutaan yang sudah mereka berikan,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut Kasat Pol PP Kab Tasikmalaya Imam Ghozali saat ditemui diruang kerjanya bebrrapa waktu lalu, membenarkan jika pihaknya menambah personel Satpol PP untuk ditempatkan di beberapa Kecamatan, namun menepis jika ada prektek pungli dalam perekrutan tersebut.
“Jika ada penambahan personel ya saya akui memang ada dan sudah lama kami ajukan karena terus terang kami kurang personel, nah terkait adanya pungutan itu saya tidak tahu, coba koordinasi dengan pihak BKD jika memang ada ya kita akan tindak lah,” Ucap Imam. (Zz)
Discussion about this post