BANDUNG BARAT (CM) – Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA, di Lembang, Rabu (14/2/2018). Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan partai politik, pasangan calon Bupati Bandung Barat, Kepala Daerah dan seluruh stakeholder kepemiluan di Bandung Barat.
Diakui oleh ketua Panwaslu Kabupaten Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha, tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. ”Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan pilkada yang berintegritas,” kata Cecep Rahmat Nugraha usai acara.
Diungkap olehnya, komitmen kualitas pilkada serentak 2018 di Kabupaten Bandung Barat senantiasa harus dipastikan bersama-sama. Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mengawasi jalanya pilkada. Baik dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Ketiganya merupakan bagian penting dimana semua pihak terlibat untuk berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas pilkada di Kabupaten Bandung Barat.
Selain itu, politik uang dan politisasi SARA merupakan musuh bersama dalam penyelenggaraan pilkada. Praktik ini menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi dibanyak daerah pada pilkada sebelumnya.
”Pada pemilu legislatif dan pilpres 2014, praktik bagi-bagi uang maupun barang. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” ucapnya.
Kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media. Serta adanya hubungan kekerabatan antara calon. Sedangkan, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia secara utuh.
”Oleh karena itu, kami mengajak semua komponen masyarakat khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Pihaknya berharap agar seluruh stakeholder secara sungguh-sungguh berkomitmen. Serta sepakat untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas tanpa politik uang dan politisasi SARA. (Nita Nurdiani Putri)
