PT.PERTAMINA yakini bahwa penyaluran gas elpiji salah sasaran sehingga berdampak pada kelangkaan. ( dzm photo )

JAKARTA (CAMEON) – Maraknya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terkesan masiv di sejumlah daerah, PT Pertamina (Persero) enggan disalahkan, sebab perseroan milik pemerintah ini telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah.

External Communication Manager PT Pertamina (Persero),‎ Arya Dwi Paramita‎ mengatakan, kelangkaan gas melon yang terjadi di beberapa daerah disebabkan karena adanya over demand dari masyarakat. Padahal, seharusnya kebutuhan akan gas melon tidak melebihi kuota yang telah disiapkan oleh perseroan. Hal itu lantaran masyarakat mampu justru lebih banyak yang menggunakan gas elpiji 3 kg.

“Kalau dari kita prinsipnya sesuai ketentuan pemerintah. Kan LPG 3 kg untuk masyarakat miskin, sementara banyak yang tidak miskin menggunakan 3 kg,” ujarnya seperti yang dilansir JawaPos.com saat dihubungi, Selasa (5/12).

Untuk itu, dirinya meminta agar masyarakat yang tak berhak agar tidak membeli gas elpiji 3 kg. Sebab, pihaknya telah menyiapkan opsi pengganti gas melon dengan produk Bright Gas yang memiliki volume 5,5 kg dengan harga yang tak terlalu mahal.

“Kalau yang tidak berhak disarankan tidak menggunakan yang 3 kg. Nah, makanya kita siapkan Bright Gas yang nonsubsidi. Kalau yang 12 kg kebutuhan tidak sebesar itu, maka kita siapkan yang 5,5 kg,” jelas dia.

Sementara, Ketua Hiswana Migas Wilayah Priangan Timur Sigit Wahyu Nandika kepada cakrawalamedia.co.id  juga mengaku bahwa penyaluran gas elpiji 3 kg sudah salah sasaran diawalnya.

“60 % masyarakat menengah ke atas menikmati gas elpiji non subsidi ini, bayangin saja padahal seharusnya jelas untuk masyrakat miskin mungkin mekanismenya diawal yang salah,” teramg Sigit.

Oganisasi Mitra Pertamina ini juga sudah meminta pelaku bisnis dan mereka yang berpenghasilan 1 juta ke atas tidak lagi menggunakan gas elpiji ini. Ia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini terutama dengan PNS yg masih menggunakan gas elpiji ini.

“Ya, kita minta tolong Pemda Kota maupun Kab Tasikmalaya untuk mengimbau kepada pegawai PNS agar tidak menggunakan LPG 3 kg untuk rakyat miskin,” pungkasnya. ( Red 2 – dzm )

Print Friendly, PDF & Email